JAKARTA, 6 Oktober 2020 - Dalam masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai langkah penanganan, baik dalam aspek kebijakan bidang kesehatan, keamanan, termasuk juga bidang perekonomian. Aspek terakhir ini tentu tidak mungkin luput dari perhatian pemerintah, dan diantara berbagai industri yang memegang peran penting di Indonesia, sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian bangsa saat ini dan memegang peran penting dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dari industri jasa keuangan telah menetapkan beberapa program untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat dan menjalankan program PEN, diantaranya adalah program KUR klaster, Lakupandai, Jaring, Bank Wakaf Mikro dan Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) yang dikoordinasikan dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang saat ini telah berjumlah 195 tim di berbagai daerah di Tanah Air.
Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara menjelaskan bahwa inklusi keuangan memiliki peranan penting dan strategis sehingga diharapkan dapat menjadi solusi jitu untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
“Kami meyakini, dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai produk dan layanan keuangan, diiringi kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai akan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam beraktivitas ekonomi,” kata Tirta dalam pembukaan Bulan Inklusi Keuangan 2020.
Senada dengan hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir juga mengatakan bahwa bahwa inklusi keuangan mempunyai peranan penting untuk pemulihan ekonomi nasional khususnya dengan mempercepat akselerasi pemberian modal kerja kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan kegiatan usaha.
“Percepatan pemberian kredit bagi UMKM sehingga usaha mereka menjadi meningkat kembali seperti kondisi normal. Kemudian gerakan menabung menjadi prioritas selanjutnya, karena perlunya spending dari masyarakat untuk menggerakkan sektor riil,” ujar Iskandar dalam sambutan pembukaan Bulan Inklusi Keuangan 2020, Senin (5/10/2020).
Menurutnya, dengan adanya Bulan Inklusi Keuangan (BIK) diharapkan indeks inklusi keuangan akan meningkat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, 28 Januari 2020 pada Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif dari 76 persen menjadi diatas 90 persen dalam waktu 3 tahun kedepan.
“Indeks inklusi keuangan Indonesia saat ini masih 76,2 persen. Walaupun sudah naik pesat tapi indeks ini masih di bawah China dan India yang telah mencapai 80 persen pada tahun 2019,” ungkap Iskandar. Iskandar juga mengungkapkan, melalui peningkatan literasi keuangan juga dapat mempercepat tercapainya indeks inklusi keuangan yang nantinya akan berujung pada kesejahteraan masyarakat kelompok UMKM.
Mengenai Bulan Inklusi Keuangan 2020, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Sarjito mengatakan bahwa rangkaian BIK 2020 dilaksanakan untuk mendukung pemulihan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun jumlah produk atau layanan jasa keuangan.
“Dengan berbagai kegiatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen kami melibatkan lembaga jasa keuangan, perbankan dan juga e-commerce dan fintech untuk penyaluran kredit pembiayaan UMKM, pembukaan rekening serta berbagai penjualan jasa keuangan dan juga berbagai macam promo khusus untuk menarik minat masyarakat dalam memeriahkan Bulan Inklusi Keuangan 2020 ini,” ungkap Sarjito dalam pembukaan BIK 2020 melalui siaran langsung.
Dengan mempertimbangkan kondisi pembatasan kegiatan sosial saat ini, rangkaian acara BIK 2020 diadakan secara virtual salah satunya juga dengan menjalankan virtual expo melalui portal online dimana terdapat 300 booth yang akan menampilkan promo produk/program melalui video, e-poster, e-flyer dari kementerian, lembaga jasa keuangan, perbankan dan ecommerce atau fintech.
Efrinal Sinaga, Presiden Direktur Akulaku Finance Indonesia mengatakan, “Sebagai bentuk usaha kolaboratif untuk meningkatkan inklusi keuangan Indonesia, Akulaku Finance Indonesia sebagai perusahaan pembiayaan berbasis digital juga turut berpartisipasi dalam pameran virtual yang merupakan bagian dari program BIK 2020 yang diadakan dari tanggal 5 Oktober - 3 November 2020. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai layanan keuangan inklusif di ekosistem Akulaku dapat langsung mengunjungi situs www.bik2020.id, masuk ke fitur BIK Expo, dan mencari booth virtual dari Akulaku Finance di cluster pembiayaan 2 dan penjaminan.”
“Akulaku Finance mencoba bergerak seiring dengan upaya pemerintah dalam hal peningkatan indeks inklusi keuangan nasional. Diantaranya adalah dengan menyiapkan program-program webinar edukatif mengenai inklusi keuangan, dan juga menawarkan berbagai promo pembiayaan yang dilakukan dengan konsep contactless dan cashless. Kami mengundang masyarakat untuk mencoba layanan digital pembiayaan Akulaku Finance selama masa partisipasi kami dalam BIK 2020,” ujar Efrinal.
“Kami berharap usaha campaign dan kolaborasi dari 300 lembaga jasa keuangan dalam BIK 2020 dapat membantu menstimulasi ekonomi nasional dan semakin meningkatkan tingkat inklusi keuangan dan akses pendanaan bagi masyarakat Indonesia. Akulaku Finance secara konsisten dan terus menerus akan tetap fokus dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat hingga pasca berakhirnya BIK 2020 pada 3 November 2020 melalui kegiatan-kegiatan edukasi dan kolaborasi dengan berbagai pelaku sektor industri keuangan,” tutup Efrinal.